Perekonomian Indonesia di era Joko Widodo-JK

 Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5 persen. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen, tahun 2015 turun menjadi 4,87 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Pada tahun 2017 ekonomi hanya tumbuha 5,07 persen dan menguat pada 2018 sebesar 5,17 persen.

Sementara pada tahun 2019, hingga semester I atau 6 bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi periode I, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,06 persen.

Secara keseluruhan data tersebut, Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi pada level 5 persen merupakan yang terbaik, di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pasalnya, dibandingkan dengan negara-negara G-20, pertumbunan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen, merupakan tiga terbesar setelah India dan Cina.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi perekonomian Indonesia tetap bisa berada di atas 5 persen, meski terjadi perang dagang Amerika Serikat-China dan sejumlah negara sejak tahun 2018. Ia mengakui bahwa tekanan terbesar saat ini terlihat pada ekspor yang mengalami negatif growth, yang akan mengurangi daya dorong ekonomi.

"Ekonomi dunia sedang mengalami penurunan akibat perang dagang sejak tahun 2018. Dampaknya mulai terasa sekali pada tahun 2019. Untuk untuk itu, kita tetap bersyukur mampu menjaga pertumbuhan di atas 5 persen dengan bekerja keras dan waspada," kata Sri Mulyani. 

Dalam buku "Lima Tahun Maju Bersama, Capaian Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla" yang dirilis Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa saat sebelum lembaga itu dibubarkan, bahwa pertumbuhan berada di level 5 persen per tahun, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menurun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, angka kemiskinan mencapai level satu digit, dibarengi dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus menurun.

Secara statistik, rasio penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 10,96 persen, tahun 2015 sebesar 11,13 persen, tahun 2016 turun menjadi 10,7 persen, 2017 sebanyak 10,12 persen, tahun 2018 menjadi 9,66 persen.

Dari sisi pengelolaan ekonomi, selama 5 tahun terakhir tingkat inflasi rendah terjagapada level 3 persen atau yang terendah dalam satu periode pemerintahan sejak era reformasi. Ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat terjaga dan terus tumbuh.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan diikuti dengan inflasi rendah, Pemerintahan Jokowi-JK mampu menumbuhkan 11,21 juta lapangan kerja, dengan angka pengangguran terus menurun atau terendah sejak 20 tahun terakhir.

Sejak 2015 alokasi subsidi energi dikurangi, dialihkan untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Subsidi tepat sasaran mendorong produktivitas dan pemerataan ekonomi.

Sedangkan sisi pengelolaan ekonomi makro, pemerintah mengklaim sektor moneter dan keuangan terkendali. Ini tercermin dari cadangan devisa Indonesia tinggi dan aman, setara dengan pembiayaan 7,1 bulan impor.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan menyebutkan stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang semakin besar dan penuh ketidakpastian. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah berdampak negatif terhadap penurunan kinerja ekspor melalui penurunan harga-harga komoditas seperti harga minyak Kelapa sawit (CPO) yang terus tertekan ke tingkat sekitar 500 dolar AS per ton.

“Padahal harga rata-rata 2017 itu 648 dolar AS per ton dan 2018 turun lagi jadi 556 dolar AS per ton,” ujarnya.

Hal sama juga terjadi pada harga batu bara yang terus menurun hingga 65 dolar AS per ton. Sedangkan harga rata-rata pada 2017 di atas 100 dolar AS per ton, dan 2018 sebesar 88,3 dolar AS per ton.

Meskipun perkembangan ekonomi dunia kurang mendukung terhadap perekonomian nasional, namun Panji menilai pertumbuhan yang terjadi di Indonesia masih cukup baik dibandingkan dengan beberapa negara emerging marketlainnya. Ia merujuk ke sejumlah negara, seperti Turki pada kuartal I terkontraksi sebesar 2,4 persen dan kuartal II kembali mengalami hasil negatif yaitu 1,5 persen (YoY). Selain itu, beberapa negara berkembang lain juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah daripada Indonesia seperti Malaysia 4,9 persen, Thailand 3,7 persen, Brazil 1,01 persen, dan Rusia 0,9 persen.

Terlepas dari apapun visi yang diemban, pengelolaan ekonomi makro, terutama pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketimpangan pendapatan, tingat kemiskinan dan pengangguran selalu menjadi indikator penting untuk menilai pencapaian sebuah pemerintahan.

Salah satu program Pemerintah untuk mencapai visi tersebut yaitu adalah mewujudkan Indonesia Sentris, yaitu menggeser orientasi pembangunan dari daerah yang skala ekonomi besar ke pinggiran yang skala ekonominya kecil, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini, menurut data Kementerian ESDM bahwa rasio elektrifikasi hingga semester I 2019 telah mencapai 98,8 persen. BBM Satu Harga Sudan mencakup pada 171 titik, dimana tidak ada lagi penjualan BBM yang terlalu mahal di satu daerah karena penyaluran dan distribusinya semakin diperluas.

Di bidang infrastruktur, selama 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, capaian pembangunan infrastruktur meliputi 3.194 km jalan perbatasan, 1,378 km jalan tol, sepanjang 811,89 km rel kereta api, 136 pelabuhan, 15 bandara.

Sejalan dengan itu, pembangunan bidang infrastruktur pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintahan Presiden Jokowi-JK dalam lima tahun terakhir telah menyelasikan pembangunan 65 bendungan, sekitar 5.821 embung, 1 juta ha pembangunan baru jaringan irigasi, 3,02 juta ha rehabilitasi irigasi, dan 3,21 juta ha réhabilitasi irigasi tersier.

Kerja keras

Meskipun berbagai indikator ekonomi mengalami pertumbuhan, namun daya sisi daya saing global Indonesia turun dari posisi 45 pada 2018, menjadi posisi 50 pada 2019. Demikian juga dengan realisasi investasi. Pada tahun 2015 hingga 2018 inventasi terus mengalami peningkatan, namun memasuki tahun 2019 diproyeksikan terjadi penurunan realisasi investasi khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebutkan daya saing menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan dalam pemerintahan baru Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. "Daya saing dan produktivitas di pasar internasional hasilnya masih belum cukup terlihat," ujar Andri.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut regulasi yang rumit menjadi salah satu penyebab daya saing Indonesia menurun, namun kualitas sumber daya manusia (SDM) juga berkontribusi terhadap penurunan daya saing.

Tenaga kerja dari sejumlah negara di Asia Tenggara banyak bekerja di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah penyerapan tenaga kerja di SMK dan vokasi belum optimal.

Selain dari sisi sumber daya manusia, yang juga perlu dilakukan adalah membuat perencanaan yang matang khususnya dalam mewujudkan regulasi yang sederhana dan fleksibel. Terbukti, dampak perang dagang dengan Amerika Serikat, Cina merelokasi sekitar 30 perusahaan ke Asia Tenggara, namun yang dipilih bukan Indonesia, tetapi Vietnam.

Perekonomian Indonesia di era Jokowi-Ma'ruf Amin

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2020). Di tahun pertama dari lima tahun masa jabatan, Jokowi-Maruf harus dihadapkan dengan kemunculan virus corona penyebab Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, tetapi juga turut memberi dampak bagi perekonomian nasional.

Akibat sifat virus corona yang mampu menular antar manusia, sejumlah aktivitas masyarakat terpaksa harus dihentikan guna mencegah penularan semakin meluas. Namun, sebagai konsekuensinya, aktivitas ekonomi ikut terhambat dan dengan demikian membuat perekonomian mengalami kelesuan.

Masalah ekonomi satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin       

Pengamat Ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mencatat, ada sejumlah permasalah di sektor ekonomi selama satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Krisis pandemi

Pertama adalah masih tingginya penularan Covid-19 di masyarakat yang membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah. "Indonesia termasuk ke dalam 18 negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia versi Worldometers.

Tingginya kasus positif Covid-19 membuat mobilitas masyarakat rendah," kata Bhima dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (20/10/2020). Bhima mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan hingga menyentuh level -5,32 persen akibat terlambatnya penanganan Covid19 yang dilakukan Pemerintah.

Sementara itu, Bhima menyebut, China yang merupakan negara asal pandemi mencatatkan pertumbuhan positif 3,2 persen di periode yang sama. "Vietnam juga tumbuh positif 0,3 persen karena adanya respons cepat pada pemutusan rantai pandemi, dengan lakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan udara dengan China," kata Bhima. 

 

 

Utang luar negeri

Selain itu, Bhima juga menyoroti langkah pemerintah untuk terus menambah utang dalam bentuk valuta asing (valas) di tengah situasi pandemi. "Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah," ujar dia. Bhima mengatakan, berdasarkan data International Debt Statistics 2021 yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN).

Jumlah utang Indonesia adalah 402 miliar dollar Amerika Serikat, jauh lebih besar dari pada Argentina, Afrika Selatan dan Thailand. Sementara itu, pemerintah pada tahun 2020 ini menerbitkan Global Bond sebesar 4,3 miliar dollar AS dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. "Artinya, pemerintah sedang mewariskan utang pada generasi masa depan," kata Bhima.

Dia menyebut, setiap satu orang penduduk Indonesia di era pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta. Perhitungan itu didapat dari total utang pemerintah sebesar Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk.

Inflasi terlalu rendah

Di sisi lain, Bhima mengatakan terjadi penurunan level inflasi Indonesia, yang menjadi terlalu rendah karena adanya tekanan pada daya beli masyarakat. "Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti (core inflation) hanya 1,86 persen per September 2020," kata Bhima. Dia menjelaskan, inflasi yang rendah berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen. Bahkan, Bhima menambahkan, tidak sedikit produsen yang menawarkan harga diskon agar stok tahun sebelumnya bisa habis terjual. "Dalam jangka panjang jika inflasi tetap rendah maka produsen akan alami kerugian bahkan terancam berhenti beroperasi," ujar dia. Imbas dari berhentinya operasi, akan berdampak pada pekerja.

Bhima mengatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus mengalami kenaikan. "Diperkirakan, jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Hasil survey ADB (Asian Development Bank) menunjukkan UMKM di Indonesia terus lakukan pengurangan karyawan setiap bulannya," kata Bhima. Dia menyebut, situasi di tahun 2020 sangat berbeda dari krisis 1998 dan 2008, ketika PHK di sektor formal dapat ditampung di sektor informal/UMKM. "Saat ini 90 persen UMKM membutuhkan bantuan finansial untuk memulai usahanya kembali," ujar dia

Satu tahun yang akan datang

Bhima mengatakan, angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat. Data Bank Dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi Covid-19. Selain itu, Bhima juga menyebut, jurang ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin akan semakin melebar pasca pandemi Covid-19. "Ketimpangan semakin meningkat karena orang kaya terus menabung di bank, dengan lebih sedikit membelanjakan uang nya.

Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan," kata Bhima. Dia juga menyoroti pemerintah dan DPR yang di tengah situasi pandemi justru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi. "Dengan draft yang berubah-rubah pasca paripurna DPR, serta implikasi dirilisnya 516 aturan pelaksana, UU Cipta Kerja membuat ketidakpastian regulasi di Indonesia meningkat," kata Bhima.